"Marhaban yaa Ramadhan"... Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi ibadah kita semua. Aamiin.
Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Informasi Program Studi S1 HAN (free download):
1. Leaflet
2. Kurikulum
Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2008 tampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Hal ini dapat dilihat dari posisi indeks good governance Indonesia yang hanya sebesar 2,88 tertinggal jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89), dan Filipina (3,47). Indeks ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka indeks maka kualitas atau tingkat good governance semakin rendah. Namun demikian, hasrat pemerintah dan harapan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik terus diupayakan, didorong dan diperkuat karena tata pemerintahan yang baik merupakan keniscayaan yang bersifat conditio sine quanon bagi Indonesia demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Salah satu upaya akseleratif dan edukatif ke arah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia, khususnya sarjana hukum administrasi negara yang diharapkan menjadi agent of change dan driving force dalam menggerakan roda pemerintahan menuju Indonesia yang lebih baik.
Guna menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kultur yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi menuju tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) maka Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin siap melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen DIKTI No: 519/E/T/2011 tertanggal 15 April 2011 dan Surat Deputi Tata Laksana MenPAN-RB No: B1196/D.IV.PAN-RB/05/2011 tertanggal 6 Mei 2011 untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum dengan membuka Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara (Prodi S1 HAN) yang secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag. rer. Publ. pada 3 September 2012 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
VISI
Pusat Unggulan Pengembangan Insani dan Ilmu Hukum Administrasi Negara Berbasis Benua Maritim Indonesia pada Tahun 2017.
MISI
1. Mengembangkan ilmu hukum administrasi negara yang inovatif dan memiliki keterampilan hukum administrasi negara yang berbasis kearifan lokal.
2. Mengembangkan model pembelajaran dalam pembentukan karakter mahasiswa fakultas hukum.
3. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang berbudi luhur.
4. Menyebarluaskan ilmu hukum administrasi negara bagi kemaslahatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kemaritiman Indonesia.
TUJUAN
1. Menghasilkan sarjana hukum yang menguasai konsep, prinsip dan kaidah dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai dasar penguasaan kompetensi keilmuan di bidang hukum administrasi negara.
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep, prinsip dan norma hukum untuk memecahkan masalah hukum melalui cara litigasi dan non litigasi.
3. Memiliki kemampuan untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan hukum yang handal dan inovatif.
4. Untuk menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kemaritiman Indonesia.
NILAI-NILAI
Nilai-nilai Program Studi Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin diturunkan dari makna terdalam dari nilai-nilai kemaritiman yang berbasis Benua Maritim Indonesia, yaitu :
1. Integritas; mewakili kejujuran, keberanian, bertanggung jawab, dan teguh dalam pendirian.
2. Inovatif; merupakan kombinasi dari kreatif, yang berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.
3. Katalitik; mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetetif.
4. Arif; manifestasi kepatutan, adil dan beradab, holistik dan asimilatif.
PROFIL
1. Sarjana hukum yang berfikir objektif, logis, kritis, dan sistematis.
2. Sarjana hukum yang berperilaku santun, jujur, dan penuh integritas.
3. Sarjana hukum yang bertindak cerdas, arif, bermoral, dan bertanggung jawab dalam bekerja dan berkarya.
4. Sarjana hukum yang memiliki komitmen menegakkan hukum yang berintikan keadilan.
PERSYARATAN
1. Persyaratan administrasi: Memiliki surat tanda tamat belajar (STTB) dan surat tanda lulus SMU atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat.
2. Persyaratan akademik: Lulus ujian seleksi masuk Unhas.
3. Persyaratan lain tentang penerimaan mahasiswa baru jalur non-subsidi (JNS) yang ditentukan oleh panitia seleksi masuk Unhas.
KURIKULUM DAN MASA STUDI
1. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Administrasi Negarasejumlah 120 sks, dengan rincian:
a. MK Kompetensi Utama : 50 sks
b. MK Kompetensi Pendukung : 40 sks
c. MK Kompetensi Lainnya : 30 sks
2. Masa studi program studi ini dijadwalkan untuk 8 semester. Namun dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.
PENJAMINAN MUTU
Penjaminan mutu (quality assurance) oleh Tim Penjaminan Mutu dari Kementerian PAN-RB, GIZ, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
STAF PENGAJAR
1. Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag. rer. Publ.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., MS.
3. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.
5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
7. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
8. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
9. Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.H.
10. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
11. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM.
12. Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.
13. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
14. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
15. Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
16. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
17. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
18. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.
19. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
20. Prof. Dr. Suratman, S.Sos, M.Si.
21. Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah
22. Dr. Jusuf Hariri, S.H., M.Si.
23. Dr. Santer Sitorus, S.H., M.H.
24. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
25. Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H.
26. Dr. Hasbir, S.H., M.H.
27. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
28. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
29. Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil., DFM.
30. Ruslan Hambali, S.H., M.H.
31. Mustafa Bola, S.H., M.H.
32. Naswar Bohari, S.H., M.H.
33. Kasman Abdullah, S.H., MH.
34. Romi Librayanto, S.H., M.H.
35. Muh. Hasrul, S.H., MH.
36. Ariani Arifin, S.H., MH.
TEMPAT PENDIDIKAN DAN FASILITAS
· Perkuliahan, seminar, evaluasi, dan kegiatan akademik dilaksanakan di lingkungan Universitas Hasanuddin.
· Fasilitas: Kampus yang luas dan asri, ruang kuliah, Perpustakaan, Laboratorium, LCD Projector, Internet, Ruang Sidang, IKA Lounge, kantin, dan area parkir yang luas. Di samping itu, ada asrama mahasiswa, rusunawa, akses perbankan dalam kampus, poliklinik dan rumah sakit, serta fasilitas olahraga dan seni, dan lain-lain.
BEASISWA
Tersedia beasiswa dari berbagai instansi/lembaga mitra Fakultas Hukum Unhas bagi mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi persyaratan lainnya.
PENDAFTARAN DAN BIAYA PENDIDIKAN
Pendaftaran dibuka mulai 4 – 18 September 2012. Biaya pendaftaran Rp. 200.000,-. Biaya masuk JNS Rp 25.000.000,- sekali bagi yang lulus. Biaya pendidikan (SPP) Rp. 1.200.000,- per semester.
PIMPINAN FAKULTAS
Dekan : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
Wakil Dekan I : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Wakil Dekan II : Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
Wakil Dekan III : Romi Librayanto, S.H., M.H.
PENGELOLA PROGRAM STUDI S1 HAN
Ketua : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
KEMITRAAN
Program Studi S1 HAN terbentuk berkat kerjasama KemenPAN-RB, Kemendikbud, GIZ, dan Unhas.
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10
Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar 90245
Telp./Fax. : (0411) 587219
e-mail : hukum@unhas.ac.id
prodis1han@gmail.com
Tahun Akademik 2012/2013
Kuliah Umum dari Wamen PAN-RB Prof. Eko Prasodjo pada Program Studi Ilmu Hukum Administrasi Negara - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 19 September 2013 di Ruang Kuliah Lantai III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Kika: Guntur Hamzah, Rini Widyantini, Zudan Arif Fakrulloh, Eko Prasodjo, Aswanto, dan Achmad Ruslan (Foto: My BBZ10, 2013)
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Administrasi Negara - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sedang mengikuti Kuliah Umum.
|
"SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H. MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN"
 |
|
|
M. Guntur Hamzah: Dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI, pada hari Senin 3 September 2012 (SK Sekjen MKRI No. 84 Tahun 2012 tertanggal 31 Agustus 2012). ------------------------------ 1. Memperoleh Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X (10) tahun pada 17 Agustus 2009. ------------------------------ 2. Mengikuti Pelatihan Student Centred Learning and Quality Assurance (SCL & QA) pada Universitas Leiden, Universitas Maastricht, dan Universitas Utrecht, Belanda, 2009. ------------------------------ 3. Mengikuti Program Academic Recharging (PAR-B) pada Faculty of Law, Economic and Governance – Utrecht University, Belanda, 31 Oktober 2010 s/d 21 Januari 2011. |
|
UNDANGAN: Yth. Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Unhas, diharapkan kehadirannya pada acara peresmian (launching) Program Studi S1 HAN pada Fakultas Hukum Unhas pada hari Senin, 3 September 2012, pk. 09.30, bertempat di Lantai III Fakultas Hukum Unhas - Tamalanrea, Makassar. ------------------------------ Peresmian (launching) program studi S1 HAN dirangkaikan dengan acara: 1. Presentasi Profil Program Studi S1 HAN pada hari Kamis 30 Agustus 2012, pk. 10.00, bertempat di Ruang Senat Unhas. 2. Lokakarya Kurikulum Program Studi S1 HAN pada hari Jumat-Sabtu, 31-1 Agustus 2012 di Ruang Promosi Lantai3 Fakultas Hukum Unhas. |
|
JURNAL ILMU HUKUM TERAKREDITASI: 1. Masalah-Masalah Hukum, Undip 2. Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), UII 3. Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI, Unpas 4. Jurnal Yustisia, UNS 5. Jurnal Media Hukum, UMY 6. Jurnal Asy-Syir'ah, UIN SKY 7. Jurnal Konstitusi, MKRI 8. Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed 9. Jurnal Mimbar Hukum, UGM 10. Indonesia Law Review, UI 11. Jurnal Hukum Bisnis, YPHB |
|
JAKARTA-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Guntur Hamzah berpendapat, pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Sebab ada konflik/pertentangan norma, antara pasal tersebut dengan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Persoalannya, terletak pada legalitas Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau,” kata Guntur dalam keterangannya sebagai ahli hukum pada sidang lanjutan pengujian UU Pembentukan Kabupaten Lingga di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (12/6). Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan, “Kabupaten Kepulauan Riau dalam UU ini, tidak termasuk Pulau Berhala". |
