CSS code 196501081990021001

"Marhaban yaa Ramadhan"... Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi ibadah kita semua. Aamiin.
 

Putusan Hakim: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum

A. Pendahuluan
Putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau ketidakberterimaan salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim yang memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolakbelakang dengan pemahaman masyarakat atau terjadi ketidakkoherensian antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim.
Terhadap putusan hakim yang tidak koheren jelas mencerminkan bahwa pengembanan hukum praktis berlangsung tidak normal (abnormal). Dalam prinsip berpikir sistem, emergent itu dipahami sebagai produk yang lahir dari pola interaksi antarkomponen yang terdapat dalam sebuah sistem. Jika dasar dan pola interaksi antarkomponen dalam sistem itu baik, maka dia akan melahirkan emergent yang baik, demikian pula sebaliknya.[1] Dalam kaitannya dengan pengembanan hukum, putusan hakim yang tidak koheren merupakan produk (emergent) yang abnormal. Ini berarti, putusan lahir dari seluruh rangkaian aktivitas pengembanan hukum yang juga abnormal.
Masalah penegakan hukum sesungguhnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ada rangkaian yang saling mempengaruhi sehingga melahirkan putusan hakim yang bermasalah. Berdasarkan Laporan Jejaring KY di 33 Provinsi tahun 2009, Komisi Yudisial RI (KY) telah menerima 968 laporan tentang putusan hakim yang dikomplain oleh masyarakat karena diduga mengandung unsur kesalahan. Bahkan sampai saat ini, KY telah menyerahkan rekomendasi untuk 39 hakim yang diduga bermasalah kepada Mahkamah Agung RI.[2] 
Menurut Ketua KY Busyro Moqaddas, MA tidak bisa melaksanakan seluruh rekomendasi KY dengan alasan beberapa rekomendasi terkait dengan kasalahan hakim yang masuk kategori teknis yudisial. Padahal, bidang teknis yudisial ini justru berpotensi digunakan oleh hakim "nakal" untuk memainkan perkara. Modus yang biasa dipakai hakim untuk memainkan perkara dalam tataran teknis yudisial itu misalnya tidak mencantumkan fakta hukum dalam pertimbangan putusan, atau memanipulasi tafsir hukum sehingga suatu perkara bisa mendapat putusan bebas atau putusan minimal.[3]
Persoalan putusan hakim yang tidak koheren dengan fakta hukum dan manipulasi tafsir hukum inilah yang menjadi salah satu sorotan paper ini. Bahkan jauh lebih luas dari itu, putusan hakim harus diletakkan dalam konteks kekoherensiannya dengan aspek fakta hukum, norma, moral, dan doktrin hukum. Namun bagaimana hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim? Penulis mencoba menjelaskan dalam dua aspek, yaitu (1) hubungan kedudukan dan peranannya terhadap putusan hakim, dan (2) hubungan berdasarkan tipe rasionalitas hukum.
 
B.  Hubungan Berdasarkan Kedudukan dan Peranannya Terhadap Putusan Hakim
1. Putusan Hakim dan Fakta Hukum
Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta[4] memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “conditio sine qua non” bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.
Dalam kaitan ini, sangat menarik tanggapan Ketua KY Busyro Muqoddas yang menyatakan bahwa, jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.[5]
Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan intrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (to be reality). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta “berbicara” yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah.
Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim,  maka jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan-dakwaan pihak penutut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti atai tidak terbukti. Demikian pula dalam perkara perdata dan tata usaha negara, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan sisi “das sein” sebuah putusan hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim (there are not facts, no judge’s decision).
 
2. Putusan Hakim dan Norma Hukum
Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas.  Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “das solen”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.[6] Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhinya.[7]
Norma hukum merupakan bagian dari norma sosial. Dalam hubungan ini, J.J.H. Bruggink menegaskan bahwa norma hukum (rechtsnorm) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum (rechtsregel), sebab arti dari sutau aturan hukum itu harus ditautkan pada isi normanya, dengan catatan: Pertama, isi norma menentukan wilayah penerapannya. Kedua, isi kaidah berbanding terbalik wilayah penerapannya.[8]
Lebih lanjut menurut Bruggink, norma atau kaidah-kaidah hukum memiliki beragam bentuk dan jenisnya, antara lain kaidah perilaku mencakup perintah, larangan, izin dan dispensasi, serta kaidah sanksi. Meta kaidah yakni berkenaan dengan kaidah perilaku mencakup kaidah pengakuan, kaidah perubahan, kaidah kewenangan, kaidah definisi, dan kaidah penilaian atau yang lebih dikenal dengan nama asas-asas hukum.[9]
Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (leiding) dan instrumen pengujian (toetsingrecht) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi das sollen sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.
 
3. Putusan Hakim dan Moral
Setiap putusan hakim seyogianya merefleksikan pertimbangan moral. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Moral adalah sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Ia merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Dengan demikian, Moral merupakan nilai keabsolutan alam kehidupan bermasyarakat secara utuh.[10]
Pada dasarnya, kedudukan moral dalam teori hukum termasuk bagian dari norma atau kaidah hukum dalam arti luas. Tetapi –dalam arti sempit—kaidah hukum dapat dibedakan dengan kaidah moral. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah moral mengacu pada kualitas perbuatan manusia yang dilakukan. Moralitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral (morele wetten). Sedang legalitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah hukum (juridische wetten).[11]
Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan moral memegang peranan sebagai pengendali (sturende) dan refleksi motivasi diri seorang hakim dalam proses pengambilan putusan. Putusan hakim yang lahir dari proses kontemplasi moral baik dari segi lahiriah maupun batiniah akan menghasilkan putusan hakim yang adil, karena putusan hakim yang berbasis moral tentu saja telah koheren dengan pertimbangan fakta, norma, doktrin baik dari segi lahiriah maupun batiniah serta lebih komprehensif dan utuh. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak dilandasi pertimbangan moral, maka putusan hakim tersebut gagal dari aspek pertanggungjawaban moral, sehingga putusan hakim demikian itu sesungguhnya menjauh dari rasa keadilan masyarakat.
 
4. Putusan Hakim dan Doktrin Hukum
Setiap putusan hakim sedapat mungkin paralel dengan pandangan para ahli (doktrin). Doktrin adalah pendapat ahli hukum atau pakar yang bereputasi di bidang hukum yang biasanya dijadikan hakim sebagai pedoman dalam memperkaya argumentasi hakim dalam mengambil putusan. Tentu saja, tidak semua pandangan sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, melainkan hanya pakar-pakar yang diakui keahliannya oleh masyarakat.
Bukan hanya dalam pergaulan hukum nasional berlaku doktrin sebagai sumber hukum, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan, dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Sebagai contoh, Mahkamah Internasional di Den Haag, Nederland, mengakui pentingnya doktrin, terlihat dalam Pasal 38 ayat 1 Statute of Internasional Court of Justice, yang menunjuk teaching of the must highly qualifed publicists yang tidak lain adalah doktrin.[12]
Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan doktrin hukum memegang peranan sebagai jembatan (bridge) dan cahaya penerang (shining light). Dalam kedudukan sebagai jembatan, doktrin hukum menghubungkan antara dunia teoretik dan praktik, serta antara das sollen dan das sein. Sedang dalam kedudukannya sebagai cahaya penerang, doktrin hukum memberi pencerahan dan kualitas argumentasi dalam setiap pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian, putusan hakim yang memuat doktrin hukum akan lebih berbobot dan mencerahkan. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak sejalan dengan doktrin hukum maka sesungguhnya putusan hakim tersebut kehilangan arah (lose of direction).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Hubungan Berdasarkan Tipe Rasionalitas Hukum
 
Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim –sebagai pejabat negara—yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).[13]
Untuk menjelaskan hubungan antara putusan hakim (vonnis) dengan fakta, norma, moral dan doktrin dari perspektif rasionalitas hukum, penulis menggunakan konsep rasionalitas hukum Gunther Teubner. Menurut Teubner, ada 3 (tiga) tipe rasionalitas hukum yaitu:[14]
a.    Rasionalitas formal
b.    Rasionalitas substantif
c.    Rasionalitas refleksif
Tipe rasionalitas hukum (formal) berorientasi pada ketaatan hukum formal. Sedangkan rasionalitas hukum (substantif) berorientasi pada hasil dan tujuan. Adapun tipe rasionalitas hukum (refleksif) berorientasi pada proses dan motif dibalik proses-proses tersebut.
Dengan menggunakan konsep rasionalitas hukum model Gunther Teubner di atas, maka hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim dapat digambarkan dalam tabel/matriks sebagai berikut:
Tabel: Hubungan Berdasarkan Tipe Rasionalitas Hukum
Dimensi
Tipe Rasionalitas Hukum
Formal
Substantif
Refleksif
FAKTA
Ketaatan pada hukum formal.
Pembuktian lebih menekankan aspek formal.
Kebenaran formal.
Hakim sbg terompet UU.
Ketaatan pada substansi hukum.
Pembuktian lebih menekankan aspek substansi.
Kebenaran materil.
Ketaatan pada substansi hukum.
Pembuktian lebih menekankan koherensi aspek formal, materil, dan proses-proses yg menyertainya.
Kebenaran refleksif.
NORMA
Instrumen ketaatan pada hukum formal-dogmatik.
Konsistensi pada ketentuan hukum formal.
Hakim sbg terompet UU.
Instrumen ketaatan pada substansi hukum.
Diskresi sesuai substansi hukum.
Hakim tidak sekedar terompet UU.
Instrumen ketaatan pada tujuan dan proses.
Diskresi substantif dan filosofis.
Menjaga kekoherensian substantif.
Hakim terompet hukum dan keadilan.
MORAL
Instrumen justifikasi terhadap ketaatan pada hukum formal.
Menghindari penyimpangan dan Konsistensi pada ketentuan hukum formal.
Hakim sbg terompet UU.
Instrumen justifikasi moral terhadap ketaatan pada substansi hukum.
Melahirkan moral substantif.
Menghindari penyimpangan dan Konsistensi substansi hukum.
Diskresi sesuai substansi hukum.
Hakim tidak sekedar terompet UU.
Instrumen moral refleksif terhadap ketaatan pada tujuan dan proses.
Merefleksikan nilai-nilai moral.
Menghindari penyimpangan dan Koheren pada tujuan dan proses.
Diskresi lebih substantif dan filosofis sesuai tujuan dan hasil.
Hakim sbg terompet hukum dan keadilan.
DOKTRIN
Instrumen justifikasi terhadap ketaatan pada hukum formal.
Melahirkan ketaatan pragmatis.
Menghindari penyimpangan dan Konsistensi pada ketentuan hukum formal.
Hakim sbg terompet UU.
Instrumen justifikasi terhadap ketaatan pada substansi hukum.
Melahirkan ketaatan yg otentik.
Menghindari penyimpangan dan Konsistensi pada substansi hukum.
Diskresi yg sesuai substansi hukum.
Hakim tidak sekedar terompet UU.
Instrumen refleksif terhadap ketaatan pada tujuan dan proses.
Merefleksikan jaiman keadilan dan kepastian preskriptif.
Menghindari penyimpangan dan Koheren pada tujuan dan proses.
Diskresi sesuai tujuan dan hasil.
Hakim sbg terompet hukum dan keadilan.
 
Berdasarkan gambaran tentang hubungan fakta, norma, moral dan doktrin terhadap pertimbangan putusan hakim di atas, maka hendaknya semua komponen dan proses pengakan hukum di arahkan pada tipe rasionalitas hukum yang reflektif guna meningkatkan kualitas penegakan hukum dan dunia peradilan di tanah air.
Pandangan ini sejalan dengan pandangan Oliver Wendell Holmes dalam L.B. Curzon,[15]  yang terkenal dengan sebutan “the great dissenter justice” yang melahirkan konsep yang dikenal dengan sebutan “the concept of clear and present danger”. Holmes mengingatkan para hakim untuk tidak terpaku dan taqlid pada sistem “presedent” yang kaku, deterministik dan legalistik, tetapi hakim harus melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, dan bukannya bertumpu pada perundang-undangan yang merupakan ciptaan manusia biasa, yang juga tidak pernah sempurna, tidak lengkap dan senantiasa menuntut interpretasi dari para penegak hukumnya. Oleh karena itu, Bagi Holmes, yang ia anggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan di dalam kenyataannya, dan tidak ada yang lebih penting daripada itu (the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law). Bahkan menurut Holmes, hakim dalam membuat putusan selalu memasukkan suatu pertimbangan pribadi yang extra-legal sifatnya agar keputusan-keputusan yang dibuatnya lebih fungsional bagi kehidupan masyarakat, maka pengalaman yang tersimak dalam kehidupan akan lebih cermat menduga arah keputusan hakim daripada sekadar logika-logika hukum, “the live of the law has not been logic but experience”.
 
D. Penutup
Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain. Putusan hakim harus merefleksikan komponen-komponen tersebut. Apabila putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta hukum sesungguhnya bukan putusan pengadilan. Demikian pula, putusan hakim yang tidak memperhatikan norma adalah kesewenang-wenangan. Putusan hakim yang tidak mengindahkan moral sesungguhnya gagal dari aspek pertanggungjawaban moral. Sedang putusan hakim yang tidak memuat doktrin hukum maka sesungguhnya putusan tersebut telah kehilangan arah (lose of direction). Dengan demikian, baik fakta hukum, norma, moral maupun doktrin hukum sesungguhnya merupakan instrumen otentik bagi hadirnya putusan hakim yang baik. Instrumen tersebut merupakan “conditio sine qua non” bagi putusan hakim yang meneguhkan rasa keadilan masyarakat (sense of justice).
Ditinjau dari perspektif rasionalitas hukum, putusan hakim dan hubungannya dengan fakta, norma, moral, dan doktrin dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipe rasionalitas hukum, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan rasionalitas refleksif. Masing-masing tipe rasionalitas hukum menggambarkan status dan kedudukan fakta, norma, moral dan doktrin dalam hubungannya dengan putusan hakim. Pola hubungan yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan –dalam rangka “good court governance”—pengembanan hukum praktis hendaknya di arahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.☼
 
E. Referensi
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Bruggink, J.J.H., 1996, Refleksi Tantang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum), Alih Bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Curzon, L.B., 1979, Jurisprudence,  M&E Handbooks, Estover, Plymouth.
Haq, Hayyan Ul, Mafia Peradilan Vs Law Society, Dalam Harian Kompas, Rabu, 19 Oktober 2005..
Mertokusumo, Sudikno, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Teubner, Gunther, 1983, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, dalam Law and Society Review, Volume 17, Nomor 2.
 
 
Terimakasih.-
 
guntur9@gmail.com
 
 


[1] Hayyan Ul Haq, Mafia Peradilan Vs Law Society, Dalam Harian Kompas, Rabu, 19 Oktober 2005, hlm. 4.
[2] Lihat Berita Waspada On Line, KY Terima 968 Laporan Putusan Hakim Bermasalah, (http://www.waspada.co.id/), tanggal 2 Desember 2009.
[3] Ibid.
[4]Kata “fakta” berasal dari bahasa latin “factum” yang artinya “a thing done or permormed” sesuatu yang ada atau senyatanya, kenyataan, realitas atau fenomena.
 
[5] Lihat Media Indonesia.Com atau klik http://www.mediaindonesia.com/index.php/2010/02/02
[6] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni
[7] Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.
[8]J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tantang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum), Alih Bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87-88.
[9] Ibid, hlm. 109.
[10] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Moral
[11] J.J.H. Bruggink, Op.Cit, hlm. 233.
[12] Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 100.
[13] Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.
[14] Gunther Teubner, 1983, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, dalam Law and Society Review, Volume 17, Nomor 2.
[15] L.B. Curzon, 1979, Jurisprudence,  M&E Handbooks, Estover, Plymouth, hlm. 188.

"SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H. MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN"
M. Guntur Hamzah:

Dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI, pada hari Senin 3 September 2012 (SK Sekjen MKRI No. 84 Tahun 2012 tertanggal 31 Agustus 2012).

------------------------------
1. Memperoleh Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X (10) tahun pada 17 Agustus 2009.
------------------------------
2. Mengikuti Pelatihan Student Centred Learning and Quality Assurance (SCL & QA) pada Universitas Leiden, Universitas Maastricht, dan Universitas Utrecht, Belanda, 2009.
------------------------------
3. Mengikuti Program Academic Recharging (PAR-B) pada Faculty of Law, Economic and Governance – Utrecht University, Belanda, 31 Oktober 2010 s/d 21 Januari 2011.
UNDANGAN:
Yth. Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Unhas, diharapkan kehadirannya pada acara peresmian (launching) Program Studi S1 HAN pada Fakultas Hukum Unhas pada hari Senin, 3 September 2012, pk. 09.30, bertempat di Lantai III Fakultas Hukum Unhas - Tamalanrea, Makassar.
------------------------------
Peresmian (launching) program studi S1 HAN dirangkaikan dengan acara:
1. Presentasi Profil Program Studi S1 HAN pada hari Kamis 30 Agustus 2012, pk. 10.00, bertempat di Ruang Senat Unhas.
2. Lokakarya Kurikulum Program Studi S1 HAN pada hari Jumat-Sabtu, 31-1 Agustus 2012 di Ruang Promosi Lantai3 Fakultas Hukum Unhas.
JURNAL ILMU HUKUM TERAKREDITASI:
1. Masalah-Masalah Hukum, Undip
2. Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), UII
3. Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI, Unpas
4. Jurnal Yustisia, UNS
5. Jurnal Media Hukum, UMY
6. Jurnal Asy-Syir'ah, UIN SKY
7. Jurnal Konstitusi, MKRI
8. Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed
9. Jurnal Mimbar Hukum, UGM
10. Indonesia Law Review, UI
11. Jurnal Hukum Bisnis, YPHB
JAKARTA-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Guntur Hamzah berpendapat, pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Sebab ada konflik/pertentangan norma, antara pasal tersebut dengan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
Persoalannya, terletak pada legalitas Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau,” kata Guntur dalam keterangannya sebagai ahli hukum pada sidang lanjutan pengujian UU Pembentukan Kabupaten Lingga di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (12/6). Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan, “Kabupaten Kepulauan Riau dalam UU ini, tidak termasuk Pulau Berhala".
 
Today, there have been 4 visitors (8 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Copyright @ 2007 by M. Guntur Hamzah, Faculty of Law - Hasanuddin University, All rights reserved.